STUDI ANALISIS PERBEDAAN PENETAPAN HARGA GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK RUANG TEBUKA HIJAU KOTA LANGSA

Ade Julia Paramitha Army, Zainuddin Zainuddin, Zaki Ulya

Abstract


Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum yang tersebar dinyatakan dalam beberapa Pasal  bahwa setiap tanah yang yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan kepentingan umum oleh pemerintah daerah akan diberikan ganti rugi yang layak dan adil. Penilaian besarnya nilai ganti rugi dilakukan oleh tim penilai (KJPP) yang disampaikan oleh ketua pengadaan tanah. Berdasarkan penilaian KJPP penilaian ganti rugi atas tanah PTPN-I seluas 31 Hektar yang digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau Kota Langsa sebesar Rp. 3.060.128.824,- namun pihak PTPN-I menilai Rp. 90.031.520.000,- akibatnya ada ketidak sesuaian besaran nila ganti rugi yang diajukan oleh KJPP dengan nilai yang diminta oleh PTPN-I dan akibatnya perselisihan tersebut pihak PTPN-I mengajukan gugutan Kepengadilan Negeri Langsa. dengan Nomor Register 13/Pdt.G/2018/PN Lgs. terhadap perkara tersebut pihak pengadilan memutuskan menolak permohonan nilai ganti rugi yang diajukan PTPN-1 (penggugat).

Keywords


Penetapan Harga, Ganti Rugi, Ruang Terbuka Hijau

Full Text:

PDF

References


Buku- Buku

Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012

Djoni Sumardi Gozali, Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia (Pengaturan dan Prosedur serta Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019

Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH, RajaGraindo Persada, Jakarta, 2008

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustak Pelajar, Yogyakarta, 2017

Nurus Zaman, Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan HakAsasi Manusia, Refika Aditama, Bandung, 2016

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Sumber Lain

Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Lgs

Zainuddin, Zaki Ulya, Dokmein Verklaring Dalam Pendayagunaan Tanah di Aceh, Jurnal Samudra Keadilan, Volume 13 Nomor 1, Januari-Juni 2018, halaman 143 di akses https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/699/567 tanggal 1 Februari 2019 Pukul 09.00 WIB

Priska Yulita Raya, Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum bagi Masyarakat, di akses file:///C:/Users/Windows%207%202016/ Downloads/Documents/ Jurnal_2.pdf tanggal 1 Februari 2019 Pukul 09.00 WIB

Sulasi Rongiyati, Eksistensi Lembaga Penilai Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, halaman 1, Jurnal Negara Hukum, Volume 3 No. 1 Tahun 2012, di akses https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/ article/ view/221/162 tanggal 20 April 2019 Pukul 11.30 WIB




DOI: https://doi.org/10.33059/ma.v1i2.22

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa telah terindeks pada :

 

Plagiarism Tools:

turnitin


INFORMATION :

Redaksi Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Program Studi Hukum - Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jl. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa - Aceh, 24415

E-mail: jimma.fh@gmail.com



Meukuta Alam  : Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License