PENETAPAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBENUR ACEH DI KOTA LANGSA

Syafa Nabila, Zainuddin Zainuddin, Enny Mirfa

Abstract


Upah minimum merupakan upah yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, Walikota atau usulan Dewan Pengupahan berdasarkan penghitungan minimum kebutuhan hidup perbulan. Di Kota Langsa Upah Minimum mengikuti Upah Minimum Provinsi. Kasus yang di dapat bahwa pengusaha di Kota Langsa masih membayar pekerjanya gaji/upah di bawah Upah Minimum Provinsi. Metode yang digunakan  yuridis empiris.Penerapan upah minimun di Kota Langsa di dasarkan pada Keputusan Gubenur Aceh Nomor 560/1526/2020 tahun 2020 tentang Penetapan Upah minimun Provinsi Aceh tahun 2021 dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaandan yang menetapkan upah Minimun Propinsi dimana UMP di Aceh sebesar Rp. 3.165.030,- yang ditetapkan. Sementara di Kota Langsa UMP mengacu pada UMP Provinsi.Peranan Kota Langsa terhadap penerapan upah minimun belum maksimal, dilihat masih banyaknya pengusaha khususnya di Kota Langsa belum melaksanakan keputusan Gebenur mengenai upah minimun provinsi. Disarankan agar  pengusaha yang ada di kota langsa memberikan upah kepada karyawannya berdasarkan Upah Minimum Provinsi sehinga kesejahteraan karyawan terpenuhi

Keywords


Penetapan, Upah Minimun, Kota Langsa

Full Text:

PDF

References


Buku- Buku

Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, MetodologiPenelitian Hukum (SuatuPemikiran dan Penerapan), Wal Ashri Publishing, Medan, 2012

Anonimous, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan MenyelesaikanMasalah Hukum, YLBHI, Jakarta, 2007

EdytusEdisu dan Libertus Jehani, Hak-Hak Pekerja Perempuan, Visi Media, Tangerang, 2006

Lexy J Moleong, Metode PenelitianKualitatif,RemajaRosda Karya, Bandung, 2004

Much Nurachmad, Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon dan Dana PensiunUntukPegawai dan Perusahaan, Visimedia, Jakarta, 2009

Soedjardi, Hukum ketenagakerjaan di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008

SoerjonoSoekanto, Metodologi Hukum Normatif, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2011

Viswandro, Kamus Istilah Hukum (SumberRujukanPeristilahan Hukum), Medpress, Yogyakarta, 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

PeraturanPemerintahNomor 78 Tahun 2015 tentangPengupahan

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1526/2020

Sumber Lain

Henny Damaryantidkk, Pemenuhan Upah Minimum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional, Jurnal Hukum Media Bhakti, Volume 1, Nomor 2, 2017

Ilham Kistanto, AnalisisPenetapan Upah Minimum Kabupaten di Jember, SkripsiIlmuEkonomi Pembangunan, FakultasEkonomi, Univerisitas Jember, 2013

Marlindawati, AnalisisPeraturanGubenur Aceh Nomor 67 Tahun 2017 tentangPenetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Buruh Pelabuhan UleeLheue Banda Aceh), SkripsiFakultasSyari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam- Banda Aceh, 2020




DOI: https://doi.org/10.33059/ma.v3i2.146

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa

 

Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa telah terindeks pada :

    

 

 Plagiarism Tools:

turnitin


INFORMATION :

 

Redaksi Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Program Studi Hukum - Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jl. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa - Aceh, 24415

E-mail: jimma.fh@gmail.com



Meukuta Alam   : Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License