KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS (MPWN) DALAM MENETAPKAN NOTARIS PENGGANTI

Cut Faridah, Fuadi Fuadi, Zaki Ulya

Abstract


Berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yakni: “Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan”. Namun kenyataannya terdapat Notaris yang mengajukan permohonan cuti selama 1(satu) tahun langsung kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris. MPWN Aceh mengeluarkan surat Keputusan Nomor:03/KET.CUTI-MPWN.ACEH/V.2016 tentang cuti Notaris dan sekaligus menetapkan Notaris Pengganti, padahal ini menjadi kewenangan MPDN Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan MPWN Aceh telah melampaui kewenangannya dengan menetapkan Notaris Pengganti, Penerbitan surat keputusan Nomor: 03/KET.CUTI-MPWN.ACEH/V.2016 mempunyai kekurangan yuridis, sehingga harus dibatalkan.


Keywords


Kewenangan, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Notaris Pengganti.

Full Text:

PDF

References


Buku- Buku

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Pedoman Majelis Pengawas Notaris, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jakarta, 2016.

Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011.

------, Memahami Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, PT Rafika Aditama, Bandung, 2017

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2007

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhrntian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Sumber Lain

Evi Apita Maya, Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan terhadap Notaris, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2017.

Meta Suriyani, Legalitas Kewenangan Notaris/PPAT Dalam Menahan Sertifikat Hak Milik Karena Adanya Pembatalan Jual Beli, Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2015.

https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2012/11/13/tinjauan-yuridis-tentang

-tidak-sahnya-keputusan-tata-usaha-negara-karena-Mengalami

-kekurangan -yuridis diakses tanggal 25 Desember 2019,14.33 WIB.

https://media.neliti.com/media/publications/149162-ID-tinjauan-yuridis-tentang

-sah-atau-tidakn.pdf diakses tanggal 23 Desember 2019, 16:43 WIB.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt596885bec2902/menguji-ketepatan-asas-contrarius-actus-dalam-perppu-ormas diakses tanggal 3 Januari 2020, 15.12 WIB.

http://www.lutfichakim.com/2017/09/contrarius-actus.html diakses tanggal 4 Januari 2020, 08.45 WIB.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa

 

Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa telah terindeks pada :

    

 

 Plagiarism Tools:

turnitin


INFORMATION :

 

Redaksi Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Program Studi Hukum - Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jl. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa - Aceh, 24415

E-mail: jimma.fh@gmail.com



Meukuta Alam   : Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License