DILEMATIS PEMBANGUNAN KANOPI DI PUSAT PERTOKOAN ANTARA KEPENTINGAN PEMERINTAH DENGAN PEMILIK TOKO

Abstract

Pasal 12 ayat (2) huruf d Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bangun Gedung yang berbunyi Perhitungan Koefisien Dasar Bangunan Gedung dan Koefisien Lantai Bangunan Gedung wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: Overstek atap (konsul/tritisan) yang melebihi lebar 1,5 (satu koma lima) meter maka luas mendatar overstek atap tersebut dianggap sebagai luas lantai denah penuh 100% (seratus per seratus). yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2) akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang diatur dalam Pasal 92 ayat (1) Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bangun Gedung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris Fakta di lapangan masih masih ada bangunan kanopi yang didirikan pemilik bangunan di pusat pertokoan  tidak sesuai dan melebihi ketentuan padahal dalam qanun bangunan kanopi yang dibolehkan di depan ruko yaitu memiliki panjang maksimal dua meter dan tidak memiliki tiang. Bagi pemilik toko mendirikan bangunan konopi yang lebih besar bisa digunakan untuk pakir dan  Peran pemerintah dalam mengawasi pembangunan konopi di Kota Langsa sangat memiliki peran yang besar sehingga terwujudnya keindahan yang kenyamanan di masyarakat. Sehingga pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada pemilik toko dan memberikan sanksi yang tegas kepada pemilik toko yang melanggar ketentuan dan membongkar paksa bangunan kanopi yang telah dibangun.